logo

Written by Super User on . Hits: 129

PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

  • Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy 
  • (Hakim Pengadilan Agama Raha)
  1. PENDAHULUAN

Pemeriksaan setempat (descente) adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan di luar gedung atau kantor pengadilan agar hakim dapat mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, luas dan batas objek sengketa jika berupa tanah, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas objek sengketa jika berupa barang yang dapat diukur kuantitas dan kualitasnya.[1]

Dalam hal objek sengketa berupa barang-barang tidak bergerak (tanah, sawah, pekarangan dan sebagainya) yang pemeriksaannya tidak mungkin dapat dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan, maka terhadap objek sengketa tersebut dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim atau minimal oleh seorang hakim sebagai hakim komisaris dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, baik atas inisiatif Hakim (ex officio) maupun atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.[2]

Di lain sisi, dalam sejumlah perkara (waris misalnya) dengan objek sengketa berupa tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya, seringkali pihak penggugat merasa perlu untuk mengamankan objek sengketa yang digugatnya tersebut (yang dikuasai oleh pihak lawan) dengan cara mengajukan permohonan sita jaminan[3]. Dalam hal permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan, Majelis Hakim kemudian memerintahkan Panitera/ Jurusita untuk melakukan penyitaan atas objek sengketa.[4]

Berkaitan dengan hal tersebut, jika dihubungkan dengan keharusan melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa barang-barang tidak bergerak (tanah, sawah, pekarangan dan sebagainya) sebagaimana petunjuk yang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (angka 1), maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah dalam perkara yang terhadap objeknya telah diletakkan sita jaminan oleh pengadilan masih perlu dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim? Pertanyaan yang demikian muncul dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hal-hal yang dilakukan dalam pemeriksaan setempat (seperti mengukur luas dan batas-batas objek sengketa) telah dilakukan pada tahapan penyitaan oleh Panitera/Jurusita, sehingga dalam rangka penegakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk menunjukkan konsistensi Majelis Hakim, pemeriksaan setempat tidak lagi diperlukan terhadap objek yang telah disita.

Permasalahan lain terkait pemeriksaan setempat adalah perihal pihak-pihak yang harus dilibatkan pada saat pemeriksaan setempat. Pada praktiknya, Majelis Hakim saat melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa seperti tanah dan barang tidak bergerak lainnya, terkadang dibantu oleh tenaga ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun terkadang pula tidak. Tenaga ahli dari BPN tersebut dilibatkan dalam hal pengukuran luas objek sengketa, sehingga yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah pelibatan tenaga ahli dari BPN saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim bersifat imperatif atau opsional?

Selanjutnya, sebagaimana telah dipaparkan di awal bahwa pemeriksaan setempat, khususnya terhadap objek sengketa berupa tanah dan barang tidak bergerak lainnya, bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, luas dan batas objek sengketa (tanah). Segala hal terkait objek sengketa yang ditemukan di lapangan sebagai hasil pemeriksaan setempat kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan setempat. Tidak jarang ditemukan bahwa data fisik objek sengketa sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam gugatannya berbeda dengan yang ditemukan oleh Majelis Hakim di lapangan. Perbedaan tersebut bisa sangat beragam, mulai dari batas-batas, luas bahkan letak objek sengketa, sehingga muncul pertanyaan dalam hal bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan setempat terhadap putusan hakim? bagaimana sikap hakim terhadap data fisik objek sengketa yang berbeda dengan dalil-dalil gugatan penggugat?

Untuk menjawab sederetan pertanyaan tersebut, dalam makalah ini penulis mencoba menguraikan sejumlah argumentasi untuk memperoleh suatu gambaran yang komprehensif terkait pemeriksaan setempat, khususnya perihal pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap objek sita jaminan, keterlibatan tenaga ahlis dari BPN dalam pemeriksaan setempat, serta kedudukan hasil pemeriksaan setempat terhadap putusan.

ebe37119 b8b9 4586 b049 9bb83d1d6875

  1. PERMASALAHAN

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, poin-poin permasalahan yang akan dianalisis dan diuraikan dalam makalah ini adalah:

  1. Perlukah pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)?
  2. Bagaimana kedudukan tenaga ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pemeriksaan setempat?
  3. Bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan setempat terhadap putusan hakim?
  4. PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, pembahasan makalah ini akan dibagi ke dalam 3 (tiga) sub-pembahasan, yaitu sebagai berikut:

  1. Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Sita Jaminan

Sekilas, permasalahan pada poin pertama ini melibatkan 2 (dua) hal/ tindakan yang berbeda, yaitu pemeriksaan setempat dan sita jaminan. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh atas permasalahan pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap objek sita jaminan, terlebih dahulu perlu diuraikan secara garis besar perihal definisi, fungsi/tujuan dari masing-masing (pemeriksaan setempat dan penyitaan).

Pemeriksaan setempat (gerechtelijk plaatsopeming) atau yang biasa disebut descente, merupakan proses persidangan yang dipindahkan dari gedung pengadilan ke tempat/lokasi objek sengketa, untuk melihat keadaan, luas, batas, kualitas dan kuantitas objek sengketa tersebut.[5] Pemeriksaan setempat berfungsi sebagai keterangan pengetahuan materiil bagi hakim mengenai objek sengketa yang secara formil telah diketahui melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, Pemeriksaan setempat juga berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas objek sengketa, yaitu antara bukti tertulis dengan keadaan objek sebenarnya. Terakhir, pemeriksaan setempat (hasilnya) berfungsi sebagai bahan pertimbangan hakim memutus perkara.[6] Adapun tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui jelas dan persis keadaan, letak, luas dan batas objek sengketa. Bila objek sengketa berupa barang bergerak, maka tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, pemeriksaan setempat juga bertujuan untuk menghindari putusan yang non executable (tidak dapat dieksekusi) karena objek tidak pasti. Terakhir, pemeriksaan setempat bertujuan untuk menjawab eksepsi pihak lawan mengenai objek sengketa.

Adapun penyitaan adalah pernyataan oleh pejabat (yakni jurusita) bahwa terhadap objek yang dimintakan sita yang berada di tangan tergugat, telah diletakan di bawah sita. Penyitaan berfungsi agar terhadap objek yang disita tersebut tidak boleh dilakukan pemindahtanganan dan pembebanan, baik berupa penjualan, penghibahan, penyewaan ataupun penjaminan.[7] Tujuan penyitaan adalah untuk menjamin gugatan Penggugat tidak illussoir (hampa) pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dan tetap terjamin keutuhannya sampai tiba saatnya putusan itu dieksekusi.[8]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya pemeriksaan setempat dan penyitaan adalah 2 (dua) hal yang berbeda baik dari segi fungsi ataupun tujuan pelaksanaannya. Dari sini, penulis memperoleh hipotesa bahwa pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan tetap perlu dilakukan, karena 2 (dua) hal yang berbeda (pemeriksaan setempat dan sita jaminan), baik dari definisi, fungsi dan tujuan, pasti melahirkan output (hasil) yang berbeda pula.

Selanjutnya, berangkat dari definisi pemeriksaan setempat yang telah diuraikan sebelumnya, pada hakekatnya pemeriksaan setempat adalah sama dengan pemeriksaan perkara dalam persidangan Majelis Hakim, hanya saja tempatnya dilakukan di luar gedung pengadilan.[9] Oleh karena itu, terlepas dari perdebatan mengenai kedudukan pemeriksaan setempat apakah termasuk dalam kategori alat bukti[10] atau tidak[11], pada dasarnya fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat sama dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, dan sesuai ketentuan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil keputusan.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan setempat memiliki kekuatan mengikat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.[12] Di sinilah letak perbedaan yang krusial antara pemeriksaan setempat dengan penyitaan. Terhadap objek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan, hasil dari penyitaan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyitaan yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera/jurusita, tidaklah dapat menjadi landasan atau dasar pertimbangan hakim dalam penentuan letak, luas dan batas-batas objek sengketa yang selanjutnya akan dituangkan di dalam amar putusan.

Lebih jauh lagi, melalui pemeriksaan setempat, di mana hakim secara langsung melihat dan memastikan keadaan, letak, luas dan batas-batas objek sengketa, dengan sendirinya akan terbangun keyakinan hakim terhadap objek sengketa tersebut, untuk kemudian menilai apakah dalil-dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan atau tidak. Keyakinan hakim tersebut kemudian menjadi landasan dalam membangun persangkaan hakim, yang meskipun berkekuatan pembuktian bebas, tatplah termasuk dalam kategori alat bukti yang diakui didalam Hukum Acara Perdata. Keyakinan yang dimaksud tidaklah dapat diperoleh dari hasil penyitaan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyitaan.

Pada akhirnya, pendapat penulis terkait perlunya pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa meskipun telah diletakkan sita jaminan, juga dilatarbelakangi dari praktik penyitaan di lapangan yang biasanya dilakukan secara tidak detil tanpa adanya pengukuran dan lain sebagainya. Pun melibatkan pengukuran, hasil dari penyitaan tidak bisa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terlepas objek sengketa (tanah dan sejenisnya) telah diletakkan sita jaminan atau tidak, pemeriksaan setempat tetap diperlukan, sebagaimana semangat yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Adapun terkait pemikiran bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan setelah adanya sita jaminan merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka solusi yang diusulkan oleh penulis adalah pelaksanaan pemeriksaan setempat bersamaan dengan pelaksanaan sita. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa sesuai prosedur yang berlaku, panitera/jurusita kemudian dapat langsung melakukan penyitaan terhadap objek sengketa. Alternatif solusi tersebut dapat meringkas durasi pemeriksaan terhadap perkara terkait. Sedangkan terkait biaya, maka pengeluaran dan pembebanan biaya untuk pemeriksaan setempat dan penyitaan tidaklah bisa dihindari. Yang penting untuk diingat adalah bahwa usaha untuk menerapkan “asas peradilan biaya murah” tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.[13] Justru di lain sisi, pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan dalam rangka pemeriksaan perkara secara menyeluruh, tuntas dan final dengan metode seefektif dan seefisien mungkin.

2. Kedudukan Tenaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pemeriksaan Setempat

Ketentuan pelibatan tenaga ahli dari Badan Pertanahan (BPN) sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (angka 2) pada dasarnya bersifat fakultatif atau tidak mutlak. Bahkan, SEMA tersebut menambahkan syarat lain di samping “dipandang perlu”, yaitu adanya persetujuan para pihak yang berperkara. Persetujuan yang dimaksud tersebut mutlak diperlukan karena berkaitan dengan biaya pemeriksaan setempat, apakah akan ditanggung oleh penggugat atau dibiayai bersama tergugat.

Sungguhpun demikian, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa metode pengukuran objek berupa tanah tidaklah sama dengan pengukuran objek lainnya seperti bangunan yang relatif lebih mudah. Yang demikian dikarenakan pengukuran objek berupa tanah memerlukan ilmu khusus yang biasa disebut Ilmu Ukur Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh para tenaga ahli dari Badan Pertanahan Pusat (BPN). Terlebih apabila tanah yang menjadi objek sengketa dan hendak diukur memiliki topografi yang tidak rata, atau tidak sama antar sisi-sisinya, sehingga pengukuran luas atas objek tanah yang demikian memerlukan campur tangan ahli.

Berdasarkan uraian tersebut, hemat penulis, sungguhpun ketidak-terlibatan tenaga ahli Badan Pertanahan Pusat (BPN) tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, namun dalam kasus-kasus tertentu yang objek sengketanya berupa tanah, maka sebaiknya tenaga ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilibatkan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat, khususnya dalam hal pengukuran objek sengketa. Dengan demikian, diharapkan hasil pemeriksaan setempat yang akurat dapat diperoleh oleh Majelis Hakim, untuk kemudian digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas perkara terkait. Terkait perlunya ada persetujuan para pihak atas pelibatan tenaga ahli Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut, hemat penulis Majelis Hakim seyogyanya dapat memberikan penjelasan kepada para pihak terkait urgensi pelibatan tenaga ahli tersebut, tentunya setelah mempelajari berkas perkara yang memuat informasi tentang objek sengketa.

3.Kedudukan Hasil Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan

Seringkali terjadi di lapangan bahwasanya letak, luas dan atau batas-batas objek sengketa yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat berbeda dengan apa yang tertera di dalam gugatan penggugat berikut sertifikat yang dimiliki. Kasus yang demikian menyebabkan adanya perbedaan penilaian dan pertimbangan oleh para hakim, sehingga putusan yang dijatuhkan pun berbeda, baik itu gugatan dinilai kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (NO) atau hakim mengabulkan gugatan dengan merujuk pada hasil pemeriksaan setempat (apabila dalil-dalil gugatan terbukti).

Adanya perbedaan yang demikian, hemat penulis, banyak terjadi sebelum lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Angka 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan “Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)”. [14] Surat edaran tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyikapi perbedaan antara hasil pemeriksaan setempat dengan dalil-dalil pihak berperkara, yakni dengan merujuk pada hasil pemeriksaan setempat, meskipun objek sengketa merupakan tanah atau bangunan yang telah terdaftar (bersertifikat). Yang demikian dikarenakan boleh jadi kondisi objek sengketa pada saat pendaftaran dan penerbitan sertifikat dan pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan itu berbeda. Adanya perbedaan dapat terjadi disebabkan banyak faktor, mulai dari pergantian kepemilikan tanah/bangunan di sekitar objek sengketa (terkait batas-batas) ataupun terjadinya bencana alam seperti longsor dan lain sebagainya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Pemeriksaan setempat terhadap objek sita jaminan tetap diperlukan, karena hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil pemeriksaan setempat pun menjadi dasar terbangunnnya keyakinan hakim atas perkara yang diperiksanya, yang kemudian menjadi titik tolak munculnya persangkaan hakim yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara terkait.
  2. Dalam kasus-kasus tertentu yang objek sengketanya berupa tanah, maka sebaiknya tenaga ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilibatkan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat, khususnya dalam hal pengukuran objek sengketa. Yang demikian dikarenakan pengukuran objek berupa tanah tidaklah semudah mengukur bangunan, terlebih bila tanah yang menjadi objek sengketa memiliki kondisi geografis yang menuntut ilmu khusus dalam pengukurannya. Dengan demikian, diharapkan hasil pemeriksaan setempat yang akurat dapat diperoleh, untuk kemudian digunakan oleh hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusannya.
  3. Dalam hal terjadi perbedaan antara data fisik objek sengketa dalam gugatan dengan yang hasil pemeriksaan setempat, maka hakim dalam putusannya harus menggunakan hasil pemeriksaan setempat untuk menentukan letak, keadaan, batas dan luas objek sengketa yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan. Adanya perbedaan data fisik objek sengketa (yang telah terdaftar/bersertifikat ataupun belum), baik antar para pihak berperkara maupun antara data gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat tidaklah menjadikan gugatan penggugat dinyatakan NO/Niet Onvankelijk Verklaard (Tidak Dapat Diterima) dengan alasan kabur (obscuur libel).

 


[1] Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan setempat adalah Pasal 180 R.Bg/153 HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Lihat Bahrussam Yunus dkk, Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, Ed. Revisi, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 204.

[2] Pemeriksaan setempat atas inisiatif Hakim muncul karena Hakim merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara. Adapun pemeriksaan setempat atas permintaan para pihak biasanya muncul karena adanya pengajuan eksepsi dari pihak lawan terkait data fisik objek sengketa, ataupun sebagai bentuk penguatan dalil-dalil atas objek sengketa oleh masing-masing pihak berperkara. Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Lihat pula Pasal 180 ayat (1) R.Bg.

[3] Terkait pengajuan sita jaminan, maka dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan ataupun pada saat pemeriksaan perkara.

[4] Untuk sampai kepada kesimpulan apakah sita beralasan atau tidak, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan insidentil dengan berfokus pada dugaan apkah pihak tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan objek sengketa kepada pihak ketiga atau tidak. Oleh karena sifatnya yang insidentil, maka bukti yang diajukan penggugat cukup dengan bukti permulaan, tidak harus bukti sempurna. Lihat Bahrussam Yunus dkk, Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, hlm. 143.

[5] M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Ed. 2, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 872.

[6] Mahkamah Agung RI - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II), Edisi Revisi, 2013, hlm. 100-101.

[7] Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Surabaya: Jaudar, 2018, hlm. 347.

[8] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Ed.2, Cet. 8, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 102.

[9] Yang demikian dikarenakan dalam pemeriksaan setempat ada keharusan membuat berita acara oleh panitera yang ikut ke lapangan dan hakim juga diharuskan menggunakan toga, meskipun pada praktiknya banyak hakim yang tidak menggunakan tiga. Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, hlm. 286.

[10] Achmad Ali dan Wiwie Heryani dalam bukunya menyebutkan pembagian alat-alat bukti menurut undang-undang yang terdiri dari: 1). Alat bukti tertulis atau surat; 2). Kesaksian; 3). Persangkaan; 4). Pengakuan; 5). Sumpah; 6). Keterangan ahli (expertise); dan 7). Pemeriksaan setempat (descente). Lihat Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 77.

[11] Karena secara formil, pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 186 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 R.Bg. Lihat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, hlm. 870.

[12] Akan tetapi, menurut Yahya Harahap, sifat daya mengikatnya tidak mutlak dan hakim bebas untuk menentukan kekuatan pembuktiannya. Lihat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, hlm. 788. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasanya meskipun pemeriksaan setempat tidak dimuat di dalam Pasal 164 HIR, Pasal 184 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa atau objek yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim. Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 155.

[13] Selengkapnya tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah dapat dilihat di Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Ed. 3, Cet.3, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 29.

[14] Bahrussam Yunus dkk, Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, hlm. 205.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Raha

Jalan Poros Raha-Tampo, Desa Laslepa, Kec. Lasalepa, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara

Telp: 0403-2523238

Fax: 0403-2523238

Website : www.pa-raha.go.id

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi