JAKARTA | (15/09/2017) - Panitera Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif terkait metode penyetoran biaya perkara / peninjauan kembali / hak uji materiil. Jika sebelumnya penyetoran biaya perkara dikirim ke nomor rekening penampung, maka penyetoran ini dilakukan dengan akun virtual yang terhubung ke akun penampung. Seperti yang diterima di dunia e-commerce, penggunaan rekening virtual dalam pembayaran biaya perkara, persetujuan Mahkamah Agung, yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan pemohon kasasi, selaku pengirim uang, seperti: nama pemohon kasasi, nomor perkara, asal pengadilan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2167 / PAN / KU.00 / 8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan untuk seluruh ketua pengadilan tingkat dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia, termasuk ketua pengadilan pajak.
“Pengambilan kembali permohonan perkara kembali / dalam perkara kembali di perdata, perdata khusus, perdata agama, dan tata usaha negara juga meminta hak uji materiil harus diarahkan oleh pengadilan untuk membeli barang perkara melalui akun virtual (virtual account).”, Tulis Panitera dalam suratnya.
Rekening virtual (akun virtual) dibuat oleh pengadilan untuk setiap pemohon pengadilan hukum yang unik menggunakan aplikasi Putusan Mahkamah Agung. Rekening virtual yang di-generate oleh aplikasi Direktori Putusan ini terdiri dari 16 angka yang terdiri dari empat angka pertama sebagai kode akun virtual di BNI dan ID virtual yang terhubung dengan akun giro biaya perkara (179179175) dan dua belas angka yang tersisa merupakan kombinasi antara kode satker, angka perkara, bulan dan tahun putus serta kode pihak yang berusaha memperoleh hukum.
Pemberitahuan nomor rekening virtual disampaikan oleh sistem BNI e-Collection melalui e-mail yang didaftarkan pada formulir "generator" VA di aplikasi Putusan. Selain diberitahukan melalui e-mail, nomor rekening virtual juga dapat di cetak di halaman aplikasi Direktori Putusan. Dalam jumlah tersebut, jumlah nominal yang harus disetujui dan waktu jatuh tempo pembayaran. Jika waktu jatuh tempo terlampaui sementara pembayaran belum dilakukan, maka harus dibuat nomor rekening virtual yang baru.
Penyetoran biaya perkara ke nomor rekening virtual yang dibuat oleh pengadilan dapat dilakukan melalui bank counter, ATM atau mobil banking dari semua bank. Perlu diingat, penyetoran harus dilakukan sebelum tempo jatuh tempo yang tertera dalam lembaran tagihan yang telah dikirim melalui e-mail.
Bila pembayaran telah berhasil dilakukan, maka sistem e-collection BNI akan memberikan notifikasi melalui surat elektronik yang didaftarkan. Mengenai notifikasi ini, sistem yang dirancang secara otomatis untuk mengirim email ke pengadilan tingkat pertama meminta izin untuk melakukan registrasi dan mengirim email ke kepaniteraan. Pada saat akun giro penampung biaya perkara menerima setoran, pada real time sistem informasi perkara, Mahkamah Agung akan menerima notifikasi bahwa telah ada setoran
Panitera MA menyetujui bahwa penetapan biaya perkara telah dilakukan melalui virtual Putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung maka pengadilan tidak perlu lagi mengirimkan salinan setor biaya perkara yang diminta Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661 / PAN / OT.00 / 9/2016 tanggal 20 September 2016.
Sementara itu, menyetujui rekening virtual tidak dapat membuat perbedaan sistem atau koneksi internet, sementara tenggang waktu penyelesaian hukum akan segera berakhir, maka penyetoran biaya kembali ke "cara lama" yaitu transfer ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung di BNI Syariah dengan nomor rekening 179179175. Pengadilan Pun harus mengeluarkan persetujuan transaksi Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661 / PAN / OT.00 / 9/2016 tanggal 20 September 2016;
Alasan Pemanfaatan VA
Menurut Panitera MA, saat ini, penyetoran biaya perkara dilakukan dengan cara transfer ke rekening giro penampung biaya perkara di BNI Syariah. Pengiriman biaya perkara dilakukan oleh pihak berperang kompilasi hukum diajukan atau dipindahkan oleh pengadilan kompilasi pemberkasan selesai. Dengan prosedur seperti ini, peraturan Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menerima biaya perkara sebelum perkara diregistrasi di Mahkamah Agung sebelum berkas perkara diterima.
“Keadaan ini menyulitkan Mahkamah Agung untuk memfasilitasi peruntukan biaya perkara dengan perkara yang akan diminta di Mahkamah Agung. Kesulitan ini akan bertambah tetapi tidak perlu informasi lebih lanjut: nomor perkara tingkat pertama / banding dan nama pihak berperkara ”, kata Panitera MA.
Saat biaya perkara disetor ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka ia akan dicampur dengan biaya untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan “biaya penerimaan” untuk perkara yang sudah selesai. Mahkamah Agung kesulitan untuk memilah mana uang untuk perkara yang belum diregister, mana uang untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan mana uang untuk perkara yang sudah selesai. Kondisi dari perspektif keuangan merupakan kondisi yang tidak tertib.
“Tambahan saat ini Kepaniteraan Mahkamah Agung memaksimalkan penggunaan biaya proses untuk percepatan peningkatan perkara melalui kegiatan koreksi bersama, rapat di luar jam kerja, membaca berkas, penggandaan berkas untuk keperluan membaca serentak, dan lain-lain. Penggunaan biaya ini saat ini tanpa memperhitungkan uang yang digunakan untuk biaya perkara yang sedang dibahas, atau dikoreksi ”, imbuh Panitera MA.
Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mencari solusi atas status tersebut membuat status uang perkara yang sesuai dengan rekening bank dapat disetujui berdasarkan status dukungan perkara, yaitu perkara yang telah disetujui, perkara yang sedang dalam proses dan perkara yang sudah dikirim ke pengadilan pengaju. Rekomendasi BPK ini dipertegas oleh Ketua Mahkamah Agung Nomor 23.a / KMA / HK.01 / IV / 2015 tanggal 15 April 2015.
Untuk menindaklanjuti bahas BPK tersebut, Panitera Mahkamah Agung menerbitkan surat nomor 1393 / PAN / OT.00 / 9/2015 dan surat nomor 1661 / PAN / OT.00 / 9/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditujukan untuk keperluan peradilan tingkat pertama. Surat kedua ini pada pokoknya meminta agar pengadilan tingkat pertama meminta salinan bukti setor biaya perkara dilengkapi dengan nomor perkara pengadilan tingkat pertama dan banding serta nama pihak berperkara paling lama 1 x 24 Jam dari jadwal transaksi melalui e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Setelah mengeluarkan kebijakan ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung tetap belum bisa melakukan apa yang menjadi pembahasan dari BPK tersebut.
“Hal ini karena persetujuan pengadilan terhadap surat Panitera ini sangat rendah dan rekapitulasi atas informasi setoran biaya perkara ini dilakukan secara manual dan masih perlu dibandingkan dengan data rekening koran di Bank”, tegas Panitera MA.
Keadaan ini didorong Kepaniteraan Mahkamah Agung mencari solusi teknologi berbasis produk layanan perbankan. Salah satu produk layanan perbankan yang relevan untuk mengatasi masalah di atas adalah penggunaan akun virtual (VA) yang saat ini banyak digunakan dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Virtual Account (VA) itu sendiri adalah nomor yang mengajukan pelanggan (pelanggan) yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan (baca: lembaga) untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya sebagai nomor registrasi tujuan penerimaan (pengumpulan);
Prosedur Pembayaran Biaya Perkara Melalui VA ( klik Disin i)
